The Harmonization of National and Customary Law in Regulating Marriage in Indonesia: A Comparative Analysis

(Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Pengaturan Perkawinan di Indonesia: Suatu Analisis Komparatif)

Abstract

Marriage law in Indonesia occupies a unique position at the intersection of national and customary legal systems. The country’s cultural, religious, and value diversity makes marriage regulation not merely a matter of formal legality but also of social and moral legitimacy within communities. The tension between these two legal systems often raises issues concerning the validity, procedures, and legal consequences of marriage. This study aims to comparatively analyze the similarities, differences, and opportunities for harmonization between national and customary law in regulating marriage. Data were collected through library research involving statutory regulations, court decisions, and relevant academic literature, then analyzed using a normative juridical approach with a qualitative-comparative method. The findings indicate that national law emphasizes legal certainty and equality, whereas customary law focuses on kinship values and social balance. Despite their differences, both share the same goal of establishing a harmonious family. Therefore, their harmonization should be strengthened through adaptive legal reforms that respect cultural diversity and uphold justice and human rights principles.

Abstrak
Perkawinan di Indonesia merupakan ranah hukum yang unik karena berada pada persimpangan antara hukum nasional dan hukum adat. Keberagaman budaya, agama, dan sistem nilai menjadikan pengaturan perkawinan tidak hanya persoalan legalitas formal, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial dan moral dalam masyarakat. Ketegangan antara kedua sistem hukum ini kerap menimbulkan persoalan mengenai keabsahan, tata cara, dan akibat hukum suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif persamaan, perbedaan, serta peluang harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat dalam pengaturan perkawinan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional menekankan kepastian dan kesetaraan hukum, sementara hukum adat berorientasi pada nilai kekeluargaan dan keseimbangan sosial. Meskipun berbeda dalam bentuk dan mekanisme, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk membentuk keluarga yang harmonis. Karena itu, harmonisasi keduanya perlu dikembangkan melalui pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap keberagaman budaya dan berlandaskan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.